Sejak gelombang aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019 hingga demonstrasi #MenujuIndonesiaBangkrut pada 2026, jalanan Indonesia berulang kali menjadi ruang bagi anak muda menyuarakan kegelisahan mereka. Isu yang diangkat memang terus berubah, mulai dari pelemahan pemberantasan korupsi, kontroversi UU Cipta Kerja, wacana perpanjangan masa jabatan presiden, putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai polemik, hingga persoalan ekonomi dan biaya hidup. Namun, di balik beragam tuntutan tersebut terdapat benang merah yang sama, yakni munculnya ketidakpuasan terhadap proses pengambilan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan publik serta kekhawatiran bahwa kepentingan masyarakat tidak menjadi prioritas utama. Kondisi itu membuat generasi muda terus hadir sebagai kelompok yang aktif mengawal arah demokrasi dan kebijakan negara melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial.
Aksi #RevormasiDikorupsi 2019
Tahun 2019 silam, terjadi Demonstrasi yang di sebabkan Revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti Korupsi yang ada di Indonesia. Akibatnya banyak Anak muda yang malakukan aksi di lapangan untuk menyampaikan aspirasi.
Setelah terjadinya Demonstrasi, pemerintah menyatakan menghargai aksi unjuk rasa mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi yang mengoreksi kebijakan pemerintah. Menanggapi tuntutan massa, Joko Widodo selaku Presiden pada saat itu resmi meminta DPR untuk menunda pengesahan sejumlah regulasi kontroversial, antara lain: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pemasyarakatan.
Aksi Tolak UU Cipta Kerja / Omnibus Law 2020
Peresmian Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, menyebabkan terjadinya penolakan massal yang di lakukan Mahasiswa di depan gedung DPR/MPR. Mahasiswa Mendesak Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi membatalkan UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Selain itu mereka juga Menyuarakan hilangnya kepercayaan rakyat kepada DPR dan Pemerintah yang dianggap lebih berpihak pada investor daripada kesejahteraan buruh.
Namun, Pemerintah secara tegas menolak desakan massa untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mencabut regulasi tersebut. Presiden Jokowi menyatakan bahwa undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk melakukan reformasi struktural, memotong birokrasi, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi jutaan pengangguran serta angkatan kerja baru di Indonesia.
Selain itu juga, Pemerintah meminta pihak-pihak, baik organisasi buruh maupun masyarakat sipil, yang masih tidak puas atau menolak draf undang-undang untuk menempuh jalur konstitusional. Pemerintah menyarankan mereka mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) daripada terus melakukan aksi di jalanan.
Aksi Penolakan Penundaan Pemilu & Jabatan 3 Periode 2022
Sepanjang tahun 2022 terjadi aksi Unjuk Rasa besar besaran yang di lakukan Mahasiswa terhadap Wacana perpanjangan masa Jabatan Presiden menjadi 3 Priode. Mahasiswa menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode karena kebijakan tersebut dianggap mencederai demokrasi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.
Menanggapi aksi tersebut Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan tetap patuh dan setia pada amanat UUD 1945 yang membatasi masa jabatan maksimal dua periode. Jokowi juga menegaskan kepada menteri kabinetnya untuk berhenti menyuarakan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
Pendapat antara pejabat publik yang pro-kontra dan masyarakat sipil pada dasarnya berbenturan secara tajam, di mana sebagian menteri dan pimpinan parpol (seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Cak Imin, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan) sempat mendukung wacana 3 periode demi stabilitas ekonomi berdasarkan klaim big data, namun ditentang keras oleh pimpinan parpol lain (seperti PDI-P, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS) serta Ketua DPR Puan Maharani yang menuntut pemilu sesuai jadwal konstitusi. sementara itu, kelompok masyarakat sipil, LSM (seperti KontraS, LBH, ICW, Muhammadiyah), akademisi, dan mahasiswa justru bersatu menolak keras wacana tersebut karena dinilai sebagai kemunduran demokrasi yang berbahaya bagi bangsa.
Geger Putusan MK & Dinasti Politik 2023
Gelombang protes mahasiswa kembali muncul pada Oktober 2023 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden memicu polemik di ruang publik. Putusan tersebut membuka peluang bagi kepala daerah yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai capres atau cawapres, sehingga langsung dikaitkan dengan peluang majunya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu memunculkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang menilai proses hukum tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Isu dinasti politik pun menguat karena saat itu Ketua MK, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Sejumlah aksi demonstrasi digelar di berbagai daerah dengan tuntutan menjaga independensi lembaga hukum dan kualitas demokrasi.
Aksi yang berpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta, tersebut membawa isu yang berbeda dibanding demonstrasi tahun-tahun sebelumnya. Jika gelombang protes terdahulu banyak berfokus pada kebijakan publik dan regulasi, gerakan kali ini lebih menyoroti persoalan etika politik, netralitas institusi negara, serta kekhawatiran terhadap menguatnya praktik politik keluarga dalam proses demokrasi.
Meski tidak sebesar aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019, demonstrasi ini menjadi salah satu peristiwa politik penting menjelang Pemilu 2024 karena menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap tata kelola demokrasi dan independensi lembaga negara.
Gerakan “Indonesia Gelap” 2025
Demontrasi yang di lakukan Mahasiswa dan elemen masyarakat dipicu oleh kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap merugikan rakyat, mengancam masa depan demokrasi, serta kekhawatiran atas pemotongan anggaran di berbagai sektor penting.
Respon pemerintah terhadap aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari klarifikasi kebijakan anggaran, klaim keterbukaan terhadap kritik, hingga tudingan politik yang tajam dari Prabowo Subianto. Beliau juga menuding bahwa gerakan demonstrasi “Indonesia Gelap” tersebut ditunggangi dan didanai oleh para koruptor yang merasa terancam oleh agenda pemberantasan korupsi pemerintah.
Gelombang Protes “Revolusi Rakyat” 2025
Gelombang aksi yang dikenal dengan sebutan Revolusi Rakyat mewarnai berbagai kota di Indonesia sepanjang Agustus hingga September 2025. Demonstrasi yang awalnya dipicu rencana pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR berkembang menjadi protes yang lebih luas terkait biaya hidup, kesenjangan ekonomi, dan tuntutan transparansi pemerintah.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, pengemudi ojek online, hingga kelompok masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Situasi semakin memanas setelah muncul kabar meninggalnya seorang pengemudi ojek online dalam insiden yang melibatkan kendaraan taktis kepolisian saat pembubaran massa di Jakarta.
Di tengah tekanan publik, berbagai kelompok aktivis kemudian merumuskan serangkaian tuntutan yang mencakup penghentian fasilitas tambahan bagi anggota DPR, investigasi independen atas korban aksi, serta peningkatan transparansi penggunaan anggaran negara.
Meski aksi mulai mereda pada pertengahan September, peristiwa ini menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan tingginya sensitivitas publik terhadap isu keadilan sosial serta kondisi ekonomi nasional.
Gelombang Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” 2026
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut pada Juni 2026. Demonstrasi yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI tersebut menjadi wadah kritik terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat kelas menengah.
Demonstran menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi, lonjakan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga berkurangnya daya beli masyarakat.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan yang paling mendesak.
Aksi berlangsung relatif tertib dengan diisi orasi, pembacaan tuntutan, serta dialog mengenai arah kebijakan nasional. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa ingin menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berdampak pada kondisi saat ini, tetapi juga menentukan masa depan generasi muda yang akan memasuki dunia kerja dan menghadapi tantangan pembangunan dalam jangka panjang.
By
By
By
