
Kutive.id – Siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika hutan terbakar, asap mengganggu kehidupan masyarakat, dan kebakaran terus berulang? Pertanyaan itu kembali mengemuka di media sosial setelah sebuah video Andrea Yudias berjudul “Curhatan Warga Kalimantan” menampilkan perbedaan pandangan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah perdebatan tersebut, muncul dua sudut pandang yang menarik untuk ditelaah: warga yang menilai pemerintah daerah harus lebih dahulu bertanggung jawab dan masyarakat yang melihat presiden sebagai pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban.
Dalam salah satu unggahan yang ditampilkan di video tersebut, seorang pengguna yang mengaku berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, menyatakan bahwa dirinya lebih menyalahkan pemerintah provinsi daripada presiden. Ia juga mengeluhkan kecenderungan sebagian orang untuk menyalahkan Presiden Prabowo Subianto tanpa memahami persoalan yang terjadi di daerah. Pernyataan itu menggambarkan pengalaman dan pandangan seorang pengguna media sosial, bukan representasi seluruh warga Kalimantan.
Ketika warga lokal meminta pemerintah daerah bertanggung jawab
Bagi warga yang tinggal di wilayah terdampak, pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan sehari-hari. Mereka berhadapan dengan kondisi lingkungan, pelayanan publik, dan langkah penanganan di wilayahnya. Karena itu, tuntutan terhadap gubernur, bupati, wali kota, serta instansi terkait dapat muncul ketika masyarakat menilai upaya pencegahan dan penanganan belum memadai.
Perdebatan di media sosial juga memperlihatkan kritik yang lebih serius, termasuk tuduhan mengenai kepentingan perusahaan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Namun, tuduhan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta. Pembuktiannya memerlukan dokumen, keterangan pihak terkait, dan hasil penyelidikan aparat yang berwenang.
Data pemerintah menunjukkan bahwa persoalan karhutla memang membutuhkan perhatian besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan 19.992 titik panas dan 1.639 kejadian karhutla sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Luas lahan yang ditangani tim darat mencapai 4.499,21 hektare, sedangkan analisis satelit Kementerian Kehutanan memperkirakan luas terbakar sebesar 7.634,46 hektare. Data tersebut menunjukkan skala persoalan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kebakaran.
Mengapa masyarakat di luar Kalimantan menyoroti presiden?
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di luar wilayah terdampak dapat memandang karhutla sebagai persoalan nasional. Presiden menjadi simbol kepemimpinan pemerintahan, sedangkan kebijakan kehutanan, pengawasan lingkungan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga melibatkan kewenangan di tingkat pusat.
Pandangan ini tidak sepenuhnya terpisah dari tanggung jawab pemerintah daerah. Pada 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto datang ke Kalimantan untuk meninjau penanganan karhutla dan memimpin koordinasi bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga menginstruksikan keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan di sejumlah provinsi.
Kunjungan tersebut memperlihatkan keterlibatan pemerintah pusat, tetapi kehadiran pejabat tidak otomatis membuktikan bahwa penanganan sudah efektif. Evaluasi tetap perlu melihat hasil di lapangan, keberhasilan pencegahan, penegakan hukum, dan sejauh mana masyarakat terlindungi dari dampak kebakaran.
Perbedaan perspektif ini menjadi menarik karena masyarakat dapat menilai tanggung jawab pemerintah melalui titik pandang yang berbeda. Warga setempat mungkin lebih memperhatikan tindakan pemimpin daerah yang mereka lihat sehari-hari, sementara masyarakat dari wilayah lain lebih menyoroti kepemimpinan nasional. Namun, anggapan tersebut perlu diuji melalui wawancara dan data yang representatif, bukan hanya berdasarkan unggahan yang viral.
Dua sudut pandang, satu tuntutan pertanggungjawaban
Perdebatan mengenai siapa yang patut disalahkan seharusnya tidak mengaburkan pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang telah dilakukan setiap tingkat pemerintahan, apa hasilnya, dan siapa yang harus memperbaiki kegagalan jika ditemukan?
Pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah mitigasi, kesiapan petugas, dan respons terhadap kebakaran di wilayahnya. Pemerintah pusat perlu memastikan kebijakan nasional, pengawasan, dukungan sumber daya, dan penegakan hukum berjalan efektif. Perusahaan maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Pada akhirnya, persoalan karhutla tidak cukup dijawab dengan memilih antara menyalahkan pemerintah daerah atau presiden. Kedua perspektif layak diperiksa secara kritis berdasarkan kewenangan, bukti, dan hasil kerja. Sebab, bagi masyarakat yang terdampak, yang paling penting bukan siapa yang paling ramai diperdebatkan di media sosial, melainkan siapa yang benar-benar bertindak dan mampu mencegah bencana serupa terulang.















