• Home
  • Red Light
  • Udara Bersih, Pendidikan Terjangkau, dan Demokrasi Bukan Hak Istimewa
Image

Udara Bersih, Pendidikan Terjangkau, dan Demokrasi Bukan Hak Istimewa

4–6 menit

KUTIVE.id – Bagi sebagian anak muda, masa depan sering dibicarakan melalui target lulus kuliah, memperoleh pekerjaan, dan membangun kehidupan yang layak. Namun, bagaimana jika udara bersih masih harus diperjuangkan, biaya pendidikan menjadi beban, dan kebebasan bersuara terus dibayangi persoalan kekuasaan?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang tercermin dalam aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu di depan Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Melalui aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan terkait krisis lingkungan, anggaran negara, pendidikan, lapangan kerja, reformasi hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi.

Aksi ini memperlihatkan bahwa bagi sebagian mahasiswa, persoalan politik tidak berhenti pada perdebatan tentang siapa yang berkuasa. Politik juga menyangkut hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah masyarakat dapat menghirup udara bersih, mengakses pendidikan dengan biaya terjangkau, memperoleh pekerjaan yang layak, dan menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

Mahasiswa yang mengikuti aksi, Sam, mengatakan bahwa keterlibatan mereka berangkat dari keinginan menyuarakan kepentingan kelompok masyarakat yang mengalami penindasan.

“Sebagai mahasiswa, kami hanya ingin menyuarakan aspirasi masyarakat, kaum proletar, atau kaum yang tertindas. Mereka mempunyai hak terhadap penghidupan, udara segar, dan lain-lain,” ujar Sam.

Pernyataan tersebut menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai kelompok yang sedang menjalani pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang dapat mengkritisi persoalan publik. Di tengah berbagai persoalan sosial, ruang akademik tidak semestinya membuat mahasiswa terputus dari realitas di luar kampus.

Dalam tuntutan lingkungan dan kebencanaan, massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya. Mereka juga menuntut agar korporasi yang bertanggung jawab diadili dan persoalan tata kelola lahan dituntaskan.

Tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan yang layak. Bencana ekologis tidak hanya menyangkut kerusakan alam, tetapi juga menyentuh kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang terdampak.

Sam menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah tidak bersikap acuh terhadap bencana yang terjadi.

“Saya ingin pemerintah bisa cepat menyadari bahwa bencana seperti yang terjadi hari ini jangan sampai mereka acuh tak acuh,” katanya.

Di luar persoalan lingkungan, massa juga menuntut agar APBN diarahkan untuk kepentingan rakyat. Mereka mengkritik pemborosan anggaran untuk program populis yang dinilai bernuansa politis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Zaidan, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut memberikan pendapatnya perihal program Makan Siang Bergizi (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

KDMP dan MBK yang program itu masih belum menjadi kebutuhan dasar daripada masyarakat,

Pada sektor pendidikan dan ekonomi, tuntutan mencakup penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan berkualitas. Bagi anak muda, tuntutan tersebut menyentuh persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan untuk belajar lebih giat atau bekerja lebih keras. Kesempatan untuk berkembang juga bergantung pada akses dan kebijakan publik.

Massa turut menuntut penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perlindungan kebebasan berekspresi. Sejumlah regulasi, termasuk UU TNI, KUHP, dan P2SK, masuk dalam sorotan tuntutan mereka.

Persoalan militerisasi juga menjadi perhatian Sam. Ia menyinggung masyarakat Papua dan menyatakan keprihatinannya terhadap masyarakat yang menurutnya menjadi korban kebijakan militerisasi.

“Kalau bisa, masyarakat yang tidak bersalah jangan sampai menjadi korban dari program militerisasi,” ungkapnya dalam menjelaskan keresahan tersebut.

Isu ini memperluas cakupan tuntutan dari persoalan kesejahteraan menuju pertanyaan tentang perlindungan warga sipil dan batas keterlibatan militer dalam kehidupan masyarakat. Massa juga mendesak agar pelanggar HAM diadili dan kebebasan bersuara dipulihkan.

Bagi demokrasi, perbedaan pendapat semestinya menjadi bagian dari kehidupan publik, bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan intimidasi. Ketika ruang sipil menyempit, kelompok muda yang ingin menyampaikan kritik ikut menghadapi tantangan untuk mempertahankan hak partisipasi mereka.

Sam menambahkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga penting. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya, tetapi perlu memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan tanggung jawab.

Ia berharap perubahan dapat diwujudkan melalui kesadaran pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya pengen perubahan yang terbaik buat Indonesia ini,” kata Sam.

Bagi pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, persoalan yang dihadapi rakyat tidak cukup dijawab dengan menaruh harapan kepada pemerintah. Ia menyerukan pembangunan kekuatan politik rakyat melalui pembentukan komite perlawanan di berbagai kota dan daerah.

“Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik, membangun komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah untuk merebut kesejahteraan dan melawan penindasan dari rezim ini,” ujar Ardan.

Sementara itu, koordinator lapangan Nara menjelaskan bahwa simbol tiga jari yang diacungkan ke udara memiliki pesan politik. Jari telunjuk dimaknai sebagai pengingat bagi rezim Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir, jari tengah sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan, dan jari manis sebagai representasi janji-janji manis yang hendak ditagih.

Nara juga menjelaskan bahwa kartu merah merupakan simbol peringatan kepada negara. Menurutnya, rakyat berhak bertindak sebagai wasit yang menilai jalannya pemerintahan karena bangsa ini merupakan milik bersama.

Dari tuntutan lingkungan hingga demokrasi, aksi tersebut memperlihatkan bahwa keresahan anak muda tidak bisa dipersempit menjadi urusan tren atau kegaduhan di media sosial. Ada persoalan nyata yang mereka anggap perlu dijawab melalui kebijakan dan pertanggungjawaban pemerintah.

Bagi mahasiswa, bersuara di jalanan menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, perubahan yang mereka harapkan tidak cukup diukur dari ramainya demonstrasi atau kerasnya orasi. Ukurannya adalah apakah masyarakat benar-benar mendapatkan lingkungan yang layak, pendidikan yang terjangkau, pekerjaan yang berkualitas, serta ruang demokrasi yang terlindungi.

Sebab, masa depan anak muda bukan sekadar janji yang bisa ditunda sampai pemilu berikutnya. Masa depan itu sedang dijalani sekarang, dan kebijakan hari ini ikut menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk hidup sejahtera.

Related Posts

Fenomena Quiet Quitting, Gen Z Mulai Memprioritaskan Work-Life Balance

Pandangan anak muda terhadap dunia kerja mengalami perubahan. Jika sebelumnya kesuksesan sering dikaitkan dengan jabatan tinggi, penghasilan besar,…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Nov 16, 2026

Tren Olahraga dan Wellness Menggeser Gaya Hidup Anak Muda

Gaya hidup sehat semakin populer di kalangan anak muda Indonesia. Aktivitas seperti lari, gym, pilates, bersepeda, hingga padel…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Nov 16, 2026

Standar Kecantikan Media Sosial Memicu Krisis Kepercayaan Diri pada Anak Muda

Media sosial kini tidak hanya menjadi tempat berbagi aktivitas sehari-hari, tetapi juga ruang yang membentuk standar kecantikan di…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Nov 16, 2026

Detoks Media Sosial Menjadi Pilihan Gen Z untuk Mengatasi Burnout Digital

Perkembangan teknologi dan media sosial telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan anak muda. Mulai dari bangun…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Nov 16, 2026