Katanya membawa suara generasi muda. Namun, setiap kali namanya kembali ramai di linimasa, yang muncul justru sederet pertanyaan soal privilese, legitimasi, dan siapa sebenarnya yang berhak mengklaim diri sebagai wakil anak muda. Polemik gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanaskan percakapan di media sosial. Ironisnya, ketika anak muda dituntut membuktikan kapasitas lewat proses, kompetensi, dan kerja keras, politik Indonesia justru menyodorkan pertanyaan yang belum juga selesai: apakah usia muda otomatis membuat seseorang layak menjadi representasi generasinya, atau sekadar modal pencitraan yang dibungkus manis dengan narasi regenerasi?
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), hampir 56% pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun. Angka yang cukup fantastis ini jelas menjadi ladang empuk bagi politisi dan partai politik untuk menyusun strategi meraup suara. Apalagi, di dalamnya terdapat pemilih pemula yang masih menjadi sasaran perebutan dukungan. Berbagai cara pun dilakukan: mulai dari tampil dengan gaya yang dianggap kekinian, mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan anak muda, hingga memasang figur muda sebagai kandidat. Seolah-olah, menjadi muda sudah cukup untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar memahami persoalan generasinya.
Dua tahun setelah kemenangan Pemilu 2024, janji “19 juta lapangan pekerjaan” yang sempat menjadi daya tarik politik kini kembali dipertanyakan. Di tengah persoalan pekerjaan yang masih menjadi keresahan anak muda, Gibran juga dihadapkan pada polemik gugatan terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Publik pun kembali dibuat bertanya-tanya: ketika janji belum sepenuhnya menjawab keresahan, sementara kontroversi terus bermunculan, apa sebenarnya yang bisa dibanggakan dari representasi anak muda ini?

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah sederajat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Putusan tersebut kembali menyeret persoalan persyaratan pendidikan Gibran ke ruang publik, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang batas antara persoalan pembuktian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pejabat publik.
Lantas, bagaimana nasib “sang wakil” anak muda bernama Gibran Rakabuming Raka?
“Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar pada Selasa (6/10/2026) di Ruang Sidang Pleno MK.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan tidak serta-merta membuat MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. Namun, persoalan tidak berhenti di ruang sidang. Di luar sana, publik masih memiliki hak untuk mempertanyakan, mengkritik, dan menilai bagaimana seorang pejabat membangun kepercayaan. Sebab, jabatan bisa tetap melekat, tetapi kepercayaan masyarakat tidak selalu ikut bertahan.
Angka 56% yang dahulu menjadi rebutan politik kini berpotensi berubah menjadi bumerang. Generasi yang semula dipandang sebagai pasar suara menggiurkan justru bisa menjadi kelompok paling vokal ketika janji dan kenyataan terasa berjalan di jalur yang berbeda. Ironis, bukan? Anak muda yang dahulu dijadikan alasan untuk menjual narasi regenerasi kini ikut mempertanyakan kualitas orang yang mengatasnamakan mereka.
Di media sosial, kritik terhadap Gibran bermunculan, mulai dari janji “19 juta lapangan pekerjaan” hingga polemik persyaratan pendidikan yang sedang menjadi sorotan. Salah satunya datang dari pengguna X dengan akun @cursskkied, yang menyampaikan keresahannya mengenai janji 19 juta lapangan pekerjaan tersebut. Kritik ini memperlihatkan bagaimana janji politik tidak berhenti sebagai materi kampanye, tetapi terus diingat dan ditagih oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang berhadapan dengan ketatnya persaingan kerja.
Keluhan serupa juga muncul dari akun X @s_bersuara.
“Yang nganggur makin nganggur yang udah kerja malah ikut nganggur mantab luar biasa negeriku mana katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu,” tulisnya.
Kalimat tersebut memang bernada sarkas, tetapi keresahan di baliknya bukan sekadar bahan lelucon linimasa. Bagi anak muda yang sedang berburu pekerjaan, janji jutaan lapangan kerja bukan angka penghias pidato. Itu menyangkut kesempatan untuk hidup mandiri, membantu keluarga, dan memiliki masa depan yang tidak terus-menerus digantungkan pada kata nanti. Ketika janji sebesar itu terus dipertanyakan, wajar jika publik mulai menagih lebih dari sekadar penjelasan.
Sindiran lain datang dari akun X @kemkegelapan.
“Ijazah tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda pernah berfikir. Sementara Mas Gibran kalau dia tidak butuh sekolah dan tidak butuh berfikir untuk sampai di titik yang sekarang,” tulisnya.
Sindiran itu menyoroti ironi yang dirasakan sebagian warganet: masyarakat biasa dituntut memenuhi berbagai persyaratan pendidikan dan kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan, sementara perjalanan politik seorang tokoh publik justru terus memantik perdebatan tentang kelayakan dan legitimasi. Tentu, kritik semacam ini tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, ia menunjukkan bahwa persoalan representasi tidak cukup dijawab dengan jabatan, popularitas, atau label generasi muda.
Pada akhirnya, suara anak muda di media sosial memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap “sang wakil” tidak bisa dianggap sebagai cek kosong. Menjadi muda memang bisa menjadi nilai jual dalam politik, tetapi usia bukan jaminan kapasitas, apalagi bukti bahwa seseorang memahami keresahan generasinya. Anak muda tidak membutuhkan figur yang sekadar terlihat sebaya atau pandai memainkan citra kekinian. Mereka membutuhkan wakil yang mampu menjawab persoalan nyata, mempertanggungjawabkan janji, dan menunjukkan kapasitas melalui kerja.
Sebab, mewakili anak muda bukan perkara umur yang berdekatan, melainkan soal keberpihakan yang bisa dibuktikan. Kalau suara generasi muda hanya dibutuhkan ketika pemilu tiba, lalu dilupakan setelah kursi kekuasaan didapatkan, jangan heran jika yang tersisa bukan lagi kebanggaan, melainkan sindiran. Dan ketika anak muda mulai mempertanyakan orang yang katanya mewakili mereka, mungkin masalahnya bukan anak muda yang terlalu kritis, melainkan politik yang terlalu nyaman menjual label tanpa cukup membuktikan isinya.















