KUTIVE.ID – Anak muda tidak seharusnya cuma kebagian tugas menghafal janji politik, sementara urusan kesejahteraan rakyat terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Di tengah persoalan lingkungan, mahalnya pendidikan, hingga penyempitan ruang demokrasi, sekelompok massa turun ke jalan membawa pesan yang lebih keras daripada sekadar kritik: pemerintah perlu diingatkan bahwa kekuasaan bukan cek kosong.
Dalam aksi demonstrasi di depan Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026), Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyuarakan sejumlah tuntutan yang menyentuh persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi. Aksi ini menjadi ruang bagi suara perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.

Salah satu simbol yang mencuri perhatian dalam aksi tersebut adalah kartu merah. Bagi massa aksi, kartu merah bukan sekadar properti demonstrasi, melainkan peringatan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.
Koordinator lapangan aksi, Nara, menjelaskan bahwa simbol tiga jari yang diacungkan ke udara memiliki makna tersendiri. Jari telunjuk menjadi pengingat terhadap rezim Prabowo-Gibran, jari tengah melambangkan perlawanan terhadap penindasan, sedangkan jari manis merepresentasikan janji-janji manis pemerintah yang hendak ditagih.
“Kartu merah ini bukan hanya sebuah simbol perlawanan. Kami rasa selama dua tahun ini sudah cukup dengan segala tindakan pemerintah yang merugikan rakyat,” ujar Nara.
Menurut Nara, rakyat memiliki hak untuk menempatkan diri sebagai wasit yang menilai jalannya pemerintahan. Negara, dalam pandangannya, bukan milik segelintir orang yang sedang berkuasa, melainkan milik bersama yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Simbol tersebut memperlihatkan bagaimana demonstrasi tidak hanya menjadi tempat menyampaikan tuntutan, tetapi juga ruang untuk membangun bahasa perlawanan. Ketika janji politik terus diulang, kartu merah menjadi cara massa menyampaikan bahwa kesabaran rakyat memiliki batas.

Tuntutan yang dibawa Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu tidak berhenti pada kritik terhadap pemerintahan. Dalam sektor lingkungan dan kebencanaan, massa mendesak penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya. Mereka juga menuntut penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab dan penyelesaian persoalan tata kelola lahan.
Di sektor ekonomi, massa menyoroti arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menuntut agar anggaran negara diprioritaskan bagi kepentingan rakyat serta meminta penghentian pemborosan anggaran untuk program yang dinilai populis dan bernuansa politis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Persoalan pendidikan dan pekerjaan turut menjadi perhatian. Penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, dan penyediaan lapangan kerja berkualitas menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan. Sementara itu, pada aspek hukum dan demokrasi, massa menolak penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak pemulihan kebebasan berekspresi dan penghentian militerisasi ruang sipil.
Mahasiswa yang turut menyuarakan aspirasi dalam aksi tersebut, Sam, menegaskan bahwa keberadaan mahasiswa seharusnya tidak terpisah dari persoalan masyarakat yang mengalami penindasan.
“Sebagai mahasiswa, kami hanya ingin menyuarakan aspirasi masyarakat, kaum proletar, atau kaum yang tertindas. Mereka mempunyai hak terhadap penghidupan, udara segar, dan lain-lain,” kata Sam.
Ia juga menyinggung persoalan militerisasi yang menurutnya perlu mendapat perhatian, termasuk pengalaman masyarakat Papua yang disebutnya terdampak oleh kebijakan tersebut. Sam berharap pemerintah tidak bersikap acuh terhadap bencana dan persoalan sosial yang dialami masyarakat.
Baginya, tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada mengeluarkan perintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara negara.
Pimpinan kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, menyampaikan bahwa aksi tersebut berangkat dari menurunnya harapan terhadap rezim yang sedang berkuasa. Karena itu, ia menyerukan pembentukan kekuatan politik rakyat melalui komite perlawanan di berbagai kota dan daerah.
“Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membangun satu kekuatan politik, membangun komite perlawanan rakyat di berbagai kota dan daerah untuk merebut kesejahteraan dan melawan penindasan dari rezim ini,” ujar Ardan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa bagi aliansi, demonstrasi bukan tujuan akhir. Mereka ingin membangun kekuatan kolektif yang dinilai mampu memperjuangkan kesejahteraan dan melawan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Namun, kartu merah juga menyisakan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana kritik di jalanan dapat berlanjut menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat? Sebab, pergantian slogan dan simbol tidak otomatis mengubah keadaan jika tuntutan hanya berhenti sebagai dokumentasi aksi.
Bagi anak muda, persoalannya bukan sekadar berani mengangkat tangan atau meneriakkan slogan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan suara mereka tidak kembali tenggelam setelah demonstrasi berakhir.
Kartu merah telah diacungkan. Janji telah ditagih. Kini, yang dipertanyakan bukan seberapa keras rakyat berbicara, melainkan seberapa serius pemerintah bersedia mendengarkan.
















