• Home
  • Red Light
  • Pendidikan Gratis: Antara Janji Kebijakan dan Realitas Mahasiswa

Pendidikan Gratis: Antara Janji Kebijakan dan Realitas Mahasiswa

3–5 menit

Kutive.id — Bagi sebagian mahasiswa, perjalanan menuju gelar sarjana bukan hanya tentang menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, atau menyelesaikan penelitian. Ada persoalan lain yang terus mengikuti: biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari, transportasi, buku, hingga biaya tempat tinggal. Ketika kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan, pendidikan tinggi dapat menjadi beban yang tidak ringan bagi keluarga.

Karena itu, gagasan pendidikan gratis selalu membawa harapan. Kebijakan ini dinilai dapat membuka kesempatan bagi lebih banyak anak muda untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terlalu dibatasi kemampuan ekonomi. Namun, di balik harapan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana pendidikan gratis dapat diterapkan secara adil, terutama bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta?

Pendidikan Gratis Kembali Menjadi Tuntutan

Isu pendidikan gratis kembali menjadi perhatian setelah mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 5 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak realisasi pendidikan gratis dan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru, pelibatan masyarakat dalam pembahasan kebijakan, serta keberlanjutan perguruan tinggi swasta. (detikNews; Suara.com)

Tuntutan tersebut muncul di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN). Pada 23 September 2026, pemerintah membahas sejumlah opsi pelaksanaan dan penghitungan kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi. Artinya, gagasan tersebut sedang ditindaklanjuti melalui pembahasan skema kebijakan, bukan berarti seluruh mahasiswa telah otomatis dibebaskan dari biaya kuliah. (Sekretariat Negara; Kemdiktisaintek)

Bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, kebijakan tersebut berpotensi menjadi jalan untuk memperluas kesempatan belajar. Biaya pendidikan yang lebih terjangkau dapat membantu mereka mempertahankan keberlanjutan studi, mengurangi tekanan keuangan keluarga, dan memberi ruang untuk lebih fokus pada kegiatan akademik.

Meski demikian, biaya kuliah bukan satu-satunya pengeluaran yang dihadapi mahasiswa. Uang makan, transportasi, tempat tinggal, perangkat belajar, dan kebutuhan praktik juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang menyelesaikan pendidikan. Jika kebijakan hanya mencakup komponen tertentu, mahasiswa masih mungkin menghadapi beban pengeluaran lainnya.

Karena itu, keberhasilan pendidikan gratis tidak cukup diukur dari penghapusan biaya tertentu. Pemerintah juga perlu menjelaskan kelompok penerima, komponen biaya yang ditanggung, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk dukungan bagi mahasiswa yang paling membutuhkan.

Ketika Perguruan Tinggi Swasta Ikut Dipertanyakan

Persoalan berikutnya berkaitan dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Perhatian terhadap institusi ini penting karena PTS memiliki peran besar dalam menyediakan kesempatan pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2025, terdapat 10.754.154 mahasiswa terdaftar di Indonesia. Sebanyak 4.833.473 mahasiswa atau sekitar 44,95 persen tercatat belajar di PTS. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kampus swasta bukan bagian kecil dari sistem pendidikan tinggi nasional, melainkan salah satu penyelenggara pendidikan dengan proporsi mahasiswa terbesar. (Statistik Pendidikan Tinggi 2025)

Data tersebut memunculkan pertanyaan mengenai cakupan kebijakan pendidikan gratis. Apabila pembebasan biaya kuliah lebih dahulu diarahkan pada PTN, bagaimana mahasiswa PTS memperoleh kesempatan yang setara? Apakah bantuan pendidikan yang tersedia sudah cukup menjangkau mahasiswa yang membutuhkan? Dan bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa pilihan untuk berkuliah di PTS tidak membuat akses pendidikan semakin bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga?

Pertanyaan ini bukan berarti pendidikan gratis bagi mahasiswa PTN harus ditunda. Sebaliknya, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang disertai perencanaan pembiayaan dan dukungan yang jelas. Pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik setiap institusi, kebutuhan mahasiswa, serta mekanisme bantuan agar perluasan akses tidak meninggalkan kelompok tertentu.

Di sisi lain, keberlanjutan PTS juga perlu dibahas berdasarkan kondisi nyata, bukan asumsi bahwa pendidikan gratis otomatis akan merugikan kampus swasta. Dampaknya bergantung pada desain kebijakan, skema pendanaan, dan bentuk dukungan yang nantinya diterapkan. Tanpa informasi tersebut, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa PTS pasti dirugikan atau bahwa semua persoalan akses akan selesai melalui pembebasan biaya kuliah.

Pendidikan Gratis Harus Lebih dari Sekadar Slogan

Pendidikan gratis merupakan gagasan yang menjanjikan, tetapi pelaksanaannya membutuhkan jawaban atas persoalan mendasar: siapa yang membiayai, siapa yang menjadi prioritas, dan bagaimana mutu pendidikan tetap terjaga?

Kebijakan yang berpihak kepada mahasiswa perlu memperhitungkan kebutuhan mereka secara menyeluruh. Bantuan biaya pendidikan harus dirancang dengan mekanisme yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dievaluasi. Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai anggaran, tahapan penerapan, serta hubungan antara program pendidikan gratis dan skema bantuan yang sudah berjalan.

Pada saat yang sama, mahasiswa, pengelola perguruan tinggi, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan. Pengalaman mahasiswa dapat memperlihatkan beban biaya yang tidak selalu terlihat dalam angka anggaran, sementara pengelola kampus dapat menjelaskan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Masukan keduanya penting agar kebijakan tidak hanya terlihat menjanjikan di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang tidak lagi membayar uang kuliah. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada apakah semakin banyak anak muda dapat mengakses pendidikan, bertahan hingga lulus, dan memperoleh pembelajaran yang bermutu.

Sebab, membuka pintu kampus merupakan langkah awal. Memastikan setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang adil untuk melewatinya hingga selesai adalah tantangan yang sesungguhnya.

Related Posts

Standar Kecantikan Media Sosial Memicu Krisis Kepercayaan Diri pada Anak Muda

Media sosial kini tidak hanya menjadi tempat berbagi aktivitas sehari-hari, tetapi juga ruang yang membentuk standar kecantikan di…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Nov 16, 2026

Udara Bersih, Pendidikan Terjangkau, dan Demokrasi Bukan Hak Istimewa

KUTIVE.id – Bagi sebagian anak muda, masa depan sering dibicarakan melalui target lulus kuliah, memperoleh pekerjaan, dan membangun…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Okt 29, 2026

Kartu Merah untuk Rezim, Anak Muda Tagih Janji yang Tak Kunjung Jadi.

KUTIVE.ID – Anak muda tidak seharusnya cuma kebagian tugas menghafal janji politik, sementara urusan kesejahteraan rakyat terus menjadi…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Okt 29, 2026

Greenpeace Kritik Pemerintah, Publik Terbelah antara Kritik dan Pembelaan

Jakarta – Sebuah spanduk raksasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, menjadi pemantik perbincangan tentang krisis iklim, biaya…

ByByARGA VEMAS AKBARTIAN Okt 21, 2026

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *