Image

Hutan Tak Bisa Bernapas, Rakyat Dipaksa Sesak Nafas

3–5 menit

MALANG – Aksi Kamisan yang mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) digelar di depan Gedung Balai Kota Malang, Kamis (15/10/2026). Aksi ini menjadi ruang untuk menyuarakan keresahan atas bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Kegiatan Kamisan di Depan Gedung Balai Kota Malang (15/10/2026) (Foto: Properti Pribadi kutive.id)

Ada yang menghirup udara segar, ada pula yang harus berjuang mengambil napas di tengah kepungan asap. Ada yang menikmati keuntungan dari pengelolaan lahan, sementara manusia, satwa, dan lingkungan menanggung risiko kerusakannya. Di Indonesia, karhutla kembali memperlihatkan ironi yang sama: hutan terbakar, masyarakat terdampak, dan pertanyaan soal pencegahan serta tanggung jawab belum boleh ikut menguap.

Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan dalam aksi Kamisan yang digelar untuk menyuarakan keresahan atas bencana ekologis di sejumlah wilayah Indonesia. Bagi para peserta, kebakaran bukan sekadar persoalan pepohonan yang berubah menjadi abu. Ada kehidupan yang ikut terbakar, ada kesehatan yang dipertaruhkan, dan ada ekosistem yang kehilangan ruang untuk bertahan.

Seorang mahasiswa yang mengikuti Kamisan, tetapi memilih tidak disebutkan namanya, menyoroti dampak karhutla terhadap manusia dan satwa. Menurutnya, persoalan ini tidak berhenti pada hutan yang hangus. Satwa kehilangan habitat, sedangkan masyarakat harus menghadapi ancaman kesehatan akibat asap yang mencemari udara.

Masalahnya, siapa yang bisa benar-benar memilih untuk tidak menghirup udara yang tercemar? Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak, bernapas bukan pilihan gaya hidup. Mereka tidak bisa sekadar menekan tombol skip seperti ketika menemukan konten yang tidak disukai di media sosial.

Data terbaru memperlihatkan bahwa persoalan ini masih jauh dari kata selesai. Kementerian Kehutanan mencatat luas indikatif karhutla sepanjang 2025 mencapai sekitar 343.432 hektare berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen resmi Kementerian Kehutanan. Angka itu memang lebih rendah dibandingkan 2023, ketika luas kebakaran tercatat sekitar 1,16 juta hektare. Namun, ratusan ribu hektare lahan yang terbakar tetap bukan angka yang layak dirayakan sebagai kemenangan lingkungan. (Sumber: Kementerian Kehutanan, data 2019–2025).

Pada 2026, ancaman itu kembali terlihat. Pemantauan Kementerian Kehutanan pada 5 Oktober mencatat 1.359 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Sehari setelahnya, pemerintah memperkuat operasi pengendalian karhutla, terutama di wilayah rawan. Angka titik panas bukan berarti jumlah kebakaran yang sudah terverifikasi, tetapi cukup menjadi peringatan bahwa ancaman api belum bisa dianggap selesai.

Di tengah situasi tersebut, seorang guru yang hadir dalam Kamisan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hutan yang besar. Sayangnya, bagian rekaman wawancaranya tidak sepenuhnya jelas, sehingga pernyataan itu perlu diperlakukan sebagai parafrasa, bukan kutipan langsung.

Kekayaan alam seharusnya menjadi alasan untuk menjaga, bukan pembenaran untuk terus mengambil tanpa menghitung dampaknya. Kalau hutan hanya dipandang sebagai lahan yang bisa dibuka dan dimanfaatkan, jangan heran ketika kerusakannya kembali datang sebagai bencana yang harus ditanggung bersama.

Seorang mahasiswa lainnya menggambarkan langit Kalimantan sebagai ruang hidup yang jauh lebih gelap akibat polusi asap. Gambaran itu menyimpan sindiran yang telak: bagi sebagian orang, langit sore mungkin hanya soal warna dan pemandangan. Bagi masyarakat yang terpapar asap, langit yang menggelap bisa menjadi pertanda bahwa udara yang mereka hirup sedang membawa ancaman.

Persoalan karhutla juga tidak bisa dilepaskan dari lahan gambut. Ekosistem ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar dan berperan penting dalam tata air. Ketika gambut dikeringkan dan mengalami degradasi, lahan menjadi lebih rentan terbakar. Api bahkan dapat menjalar di bawah permukaan tanah, sehingga pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan apa yang terlihat dari atas.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa sekitar 27.600 hektare lahan gambut terbakar sepanjang 2025. Pada 2023, luas kebakaran gambut bahkan mencapai sekitar 187.300 hektare. Angka tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kebakaran gambut menurun dalam dua tahun terakhir, ancamannya belum hilang.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius. Penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman ketika api sudah menyala. Pengawasan pembukaan lahan, pemulihan gambut yang rusak, pengelolaan air, pencegahan pembakaran, dan penegakan hukum harus berjalan sebelum kebakaran berubah menjadi krisis kesehatan dan lingkungan.

Kalau setiap musim kering masyarakat kembali menghadapi asap, pertanyaannya bukan sekadar seberapa cepat petugas memadamkan api. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa serius pencegahan dilakukan dan siapa yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban ketika kerusakan terjadi.

Kamisan menjadi ruang untuk mengingatkan bahwa krisis lingkungan bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan pernyataan prihatin atau operasi pemadaman sesaat. Perlu keterbukaan data, pengawasan yang konsisten, serta keberanian menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Sebab, hutan bukan cuma kumpulan pohon yang bisa dihitung setelah terbakar. Di dalamnya ada habitat satwa, sumber penghidupan masyarakat, cadangan karbon, dan keseimbangan ekosistem yang tidak bisa dipulihkan hanya dengan menanam bibit setelah semuanya telanjur rusak.

Kalau hutan terus terbakar dan masyarakat terus diminta bertahan, siapa sebenarnya yang sedang dilindungi?

Related Posts

Standar Kecantikan Media Sosial Memicu Krisis Kepercayaan Diri pada Anak Muda

Media sosial kini tidak hanya menjadi tempat berbagi aktivitas sehari-hari, tetapi juga ruang yang membentuk standar kecantikan di…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Nov 16, 2026

Pasar Lambau, Cara Gen Z Malang Mengintip Jajanan dan Uang Zaman Dulu

Di era dompet digital, transaksi di Pasar Lambau justru memakai keping gobog. Pengunjung cukup menukar rupiah, lalu berburu…

Udara Bersih, Pendidikan Terjangkau, dan Demokrasi Bukan Hak Istimewa

KUTIVE.id – Bagi sebagian anak muda, masa depan sering dibicarakan melalui target lulus kuliah, memperoleh pekerjaan, dan membangun…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Okt 29, 2026

Kartu Merah untuk Rezim, Anak Muda Tagih Janji yang Tak Kunjung Jadi.

KUTIVE.ID – Anak muda tidak seharusnya cuma kebagian tugas menghafal janji politik, sementara urusan kesejahteraan rakyat terus menjadi…

ByByBOY ALEXANDER PRATAMA Okt 29, 2026